Serbaneka

catatan serbaneka asir pasir Serbaneka (1) Membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdesakan kehidupan bangsa (Pembukaan UUD-1945). Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergnakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat (Pasal33/c UUD-45). UUD-45 yang dipandang seagai suatu “masterpiece”, tanpa disadari adalah tidak lain dari jiplakan konstitusi Belanda tahun 1814 setelah pemerintahan Stamford Raffles, Inggeris (MT Zen : “Menjadi Bangsa Budaya”, dalam KOMPAS, Sabtu, 31 Desember 2005, hal 6, “Opini”). Inggeris dan Belanda mengadakan Convensi (perundingan) tahun 1814 (13 Agustus 1814) yang menentukan bahwa Blanda akan menerima kembali jajahannya. UUD Belanda tahun 1814 menentukan bahwa kekuasaan atas Indonesia terletak di tangan raja Belanda (M Endo Hardjo Soewito : “Buku Pelajaran Sejarah Indonesia”, jilid III, 1952:5). Para dewan legislatif membuat undang-undang hanya sebagaai alat untuk kepentingan mereka sendiri demi memenuhi tuntutan nafsu angkara mereka. Inilah diantara kelebihan zaman modern sekrang ini, yaitu bercokolnya kezhaliman dan dktatorisme (Abdul Madjid Az-Zandani : “Jlan Menuju Iman”, hal 48). Cukai dikenakan pada produk-produk yang dianggap “barang brdosa” untuk membatasi konsumsi. Dana cukai itu semestinya digunakan untuk menanggulangi dampak eksternal. Kenyataannya, di republic ini cukai itu tidak digunakan sebagai instrument pembatasan konsumsi, melainkan dipandang sebagai pendapatan Negara “murni” (Dedi Muhtadi : “Rokok Ilegal Makin Meracuni Bangsa”, dalam KOMPAS, Sabtu, 21 Januari 2006, hal 49, “Fokus”). MLM begitu menjamur, menawarkan solusi ekonomi instan, namun tak disadari bahwa kebanyakan hanya permainan uang. Taktik menjual barang yang tak dibutuhkan ? Awas. Hati-hati. Tipuan ala MLM ( INTELIJEN, No.23, Tahun ke-2, 10 Januari 2006). ISBN (International Standadr Book Number) itu untuk buku, buku untuk kepentingan prpustakaan. Tapi Nomor ISBN Prefix Penerbit dikeluarkan oleh Perpustakaan Nasional (G Avis Buntarman : “Membuat Sendiri ISBN dan ‘Barcode’ Buku”, dalam KOMPAS, Sabtu, 21 Januari 2006, “Fokus : Pustaka”). Presiden Amerika Serikat, Richard Nixon ingin Indonesia diperas sampai kerng, kata bos Perkins Charlie Illingworth : John Perkin, lewat bukunya “Confessions of An Economie Hit Man” (204) mengungkap jaringan corpotroecracy, mencari untung sebanyak-banyaknya dengan memeras habis negara yang mudah dikelabui seperti Indonesia (Budiarto Shambazy : “Pengakuan Perkins”, [Taktik Kapitalis Amerika], dalam KOMPAS, Sabtu, 16 Juli 2005, Politika). Sosiolog Universitas Indonesia, Eko Prasojo, dalam acara “Reflksi Akhir Tahun : Optimalisasi Fungsi dan Kedudukan DPD-RI”, Jum’at (23/12/2006) di Jakarta mengatakan : Keberadaan DPD memang agak rancu, sebagai institusi kenegaraan, lembaga seperti DPD sesungguhnya instrument Negara federal, tetapi Indonesia teap Negara kesatuan yang berbentuk republic (KOMPAS, 24 Desember 2005, hal 4) (written by sicumpaz@gmail.com at BKS0601250845) Catatan serbaneka asrir pasir Serbaneka (2) Petikan ungkapan 1. Yang sangat penting dalam pemerintahan dan dalam hidup negra ialah semangat, semangat para penyelenggara, semangat para pemimpin pemerintah (Penjelasan sifat UUD-1945). 2. Bentuk kedaulatan (demokrasi atau otokrasi), bentuk pemerintahan (republic atau monarki), bentuk Negara (kesatuan atau federal), sistem pemerintahan (presidensial atau parlementer), sistem legislatif (dua atau satu kamar) haruslah mengacu pada kesejahteraan rakyat (“Kamus Mutiara”, Bintang Indonesia, Djakarta, 1955). 3. Verlichte despotisme (diktatur yang bijak) berorientasi kepada kesejahteraan rakyat, tertuju kepada kebaikan rakyat, bukan untuk kesenangan diri. Sejarah mencatat di antara penguasa yang punya rasa pengabdian, kepedulian sosial adalah Peter yang Agung (1689-1725), Katharina II (1762-1796) dari Rusia, Friedrich II Agung (1740-17860, Joseph II (1765-1790) dari Prusia (Iljas St Pamenan : “Sedjarah Dunia”, Djilid ke I, Pustaka Timur, Dajakrta, 1950, halaman 11). 4. Secara umum, raja-raja Jawa sejak Mpu Sindok (sebelumnya Sanjaya) tampil sebagai despot yang bijak, yang peduli akan kesejahteraan rakyat (Abwar Sanusi : “Sejarah Indonesia untuk Sekolah Menengah”, I, 1954:22,28). 5. Di kala Baghdad ditaklukkan oleh Hulako Khan (1258), Panglima Tartar mengumpulkan Ulama Baaghdad dalam suatu Majelis dan mengajukan pertanyaa “Manakah yang lebih baik pemerintah yang kafir tetapi adil daripada pemerintah Islam tetapi zahlim ?”. Tampil Ibnu Thaus (ulama frustasi) menjawab bahwa “pemerintah kafir tetapi adil lebih baik dari 6. Segala undang-undang, peraturan yang ditetapkan untuk umum oleh trio dewan legislatif/eksekutif/yudikatif dibuat sebagai alat untuk memenuhi kepentingan mereka (Abdul Madjid ‘Aziz AzZandani : “Jalan Menuju Iman”, Karya Utama, Surabaya, halaman 48). 7. Democracy is form of government in which men are counted not weighed (Muhammad Iqbal, dikutip Osman Raliby dalam :Pembangunan Kembali Alam Pikiran Islam”, Bulan Bintang, Jakarta, 1983, halaman 23). 8. Pokok pikiran tentang penerapan syari’at Islam yang dicetuskan HTI dan dipublikasikan lewat MU terkesan masih bersifat global dan abstrak. Ebaiknya dilengkapi dengan implementasinya di berbagai aspek penyelenggaraan hidup bernegara dan bermasyarakat ( P Sugeng dalam “Komentar untukMu”, MU Edisi 61, 17 Juni-7 Juli 2011, halaman 3). 9. Untuk bisa mewujudkan kesatuan umat yang menjalankan syariat Islam yang satu membutuhkan kepemimpinan dan sist3em yang satu. Karena itu di tengah-tengah umat Islam harus ada pemimpin yang satu (Farid Wadjsi dalam “ Editorial” MU Edisi 61, 17 Juni – 7 Juli 2011, halaman 3). 10. Para politis memanfa’atkan otonomi daerah untuk menghidupkan kembali neo-kolonialisme melalu pmberian konsesi pertambangan yang illegal (Ferdy Hasiman. Dalam KOMPAS, Sabtu, 25 Juni 2011, halaman 7, “Penguasa dan Pengusaha Lokdal”). 11. Para begundal negeri – seperti demang di zaman VOC – menurut saja apa kemauan para kompeni. Mereka mendesain ulang ketatanegaraan Indonesia agar sesuai dengan Barat melalui perubahan perundang-undangan dan peraturan di bawahnya (Mujiyanto, dalam MU, Edisi 61, 17 Juni – 7 Juli 2011, halaman 4 : “VOC Ditendang, VOC Diundang”0. 12. Bukan beta bijak berperi, pandai menggubah madahan syair. Bukan beta budak negeri mesti menurut undangan mair (Rustan Effendi dalam “Bebasari”). 13. Perubahan rezim harus disertai perubahan system. System ideologi kapitalaisme dengan system politik demokrasi dan system ekonomi harus diganti dengan sistem Islam (MU, Edisi 61, 17 Juni – 7 Juli 2011, halaman 16). 14. Inqilab (peralihan kekuasaan ?) haruslah secara alamiah (evolusi ?) Negara dalam bentuk apa pun tumbuh di dalam masyarakat dengan cara-cara ilmiah, berdasarkan factor-faktor akhlak, kejuwaan social, politik dan sejarah yang berkaitan erat antara satu factor dengan factor yang lain (Abul A’la AlMaududi : “Metoda Revolusi Islam”, ArRisalah, Yogyakarta, 1983, hal 14). 15. pemerintah Islam tetapi zhalim” (KH Firdaus : “Dosa-Dosa Yang Tak Boleh Berulang lagi”, Pedoman Ilmu Jaya, 1992, hal 79). Di kala Baghdad ditaklukkan oleh Hulako Khan (1258), Panglima Tartar mengumpulkan Ulama Baaghdad dalam suatu Majelis dan mengajukan pertanyaa “Manakah yang lebih baik pemerintah yang kafir tetapi adil daripada pemerintah Islam tetapi zahlim ?”. Tampil Ibnu Thaus (ulama frustasi) menjawab bahwa “pemerintah kafir tetapi adil lebih baik dari Di kala Baghdad ditaklukkan oleh Hulako Khan (1258), Panglima Tartar mengumpulkan Ulama Baaghdad dalam suatu Majelis dan mengajukan pertanyaa “Manakah yang lebih baik pemerintah yang kafir tetapi adil daripada pemerintah Islam tetapi zahlim ?”. Tampil Ibnu Thaus (ulama frustasi) menjawab bahwa “pemerintah kafir tetapi adil lebih baik dari Di kala Baghdad ditaklukkan oleh Hulako Khan (1258), Panglima Tartar mengumpulkan Ulama Baaghdad dalam suatu Majelis dan mengajukan pertanyaa “Manakah yang lebih baik pemerintah yang kafir tetapi adil daripada pemerintah Islam tetapi zahlim ?”. Tampil Ibnu Thaus (ulama frustasi) menjawab bahwa “pemerintah kafir tetapi adil lebih baik dari (written by sicumpaz@gmail.com at BKS1107011400) Serbaneka (3) Catatan (ter) pinggir(kan) Menurut Boediono, karena birokask tidak mampu mengelola asset negara secara efisien dan trnsparn, maka kebijakan privatisasi asset-aset negar ke pihak asing harus diteruskan (BERITA KOTA, Senin, 22 Juni 009, hal 15, Hashim : Alasan Boediono soal Penjualan Aset Negara Tak Masuk Akal”). Sikap rendah diri (tak pede) bangsa ini menjalari seluruh nbidang kehidupan. Untuk meningkatkan prestasi olahraga, disewa (digaji) pemain-pemain asing. Untuk meningkatkan mutu pendidikan dibuka kesempatan asing berinvestasi di bidang pendidikan. Mengikuti alur logika Boediono tersebut, karena birokrasi tak mampu mengelola kekayaan alam untuk kemakmuran rakyat, maka barangkali perlu disewa (digaji) tenaga asing untuk menjabat menteri, bahkan presiden. Menurut logika demokrasi (vox populi vox Dei), lealisasi sesuatu itu tergantung dari suara terbanyak (suara mayoritas). Korupsi I bidang transportasi semacam busway bias saja dibenarkan (dilegalkan) karena suara terbanyak menyatakan bahwa busway sangat menguntungkan bagi rakyat banyak. Mengikuti alur logika semacam ini, mapa pornografi, pornoaksi dapat dibenarkan (dilegalkan), karena lebih banyak yang menyukainya daripada yang tidak. Lihat saja pornografi dan pornoaksi yang ditayangkan telvisi sangat banyak digemari oleh pemeirsanya. Dari kerusuhan/tragedy yang terjadi di Iran pasca pemilu 2009, secara gambling terlihat bahwa Dunia Barat (Amerika dan sekutunya) sangat tak menyukai pemimpin yang populis, yang merakyat, sangat anti terhadap pemimpin Islam yang tak bersedia di bawah kendalinya. Terminologi demokrasi hanya ada pada Dunia Barat, tak ada di negara-negara yang tk bersedia di bawah kendalinya. Lihatlah apa yang terjadi di Aljazair, Somalia, Irak, Afghanistan, dan lain-lain. Israel lahir dari perselingkuhan Amerika Serikat, Inggeris, Perancis, Rusia. (BKS0906230520)