Persatuan yang dipaksakan

Persatuan yang dipaksakan

Tajuk Rencana KOMPAS (Sabtu, 30 Mei 2009, hal 6) menyoroti “pemberontakan separatis suku Kurdi di Turki”. “Gerakan pemberontakan Kurdi telah merepotkan Turki. Kehidupan ekonomi dan stabilitas keamanan terganggu. Tindakan tegas dan keras pasukan pemerintah terhadap gerilyawan pemberontak sering menimbulkan isu pelanggaran hak asasi, yang semakin menylitkan Trki bergabung dengan Un Erpa.

Gerakan separatis Kurdi sendiri di mata banyak kalangan di dunia menimbulkan dilemma. Di satu sisi, perjuangan mendirikan Negara sendiri merupakan hak setiap bangsa. Impian mendirikan Negara sendiri itu termasuk kuat di kalangan kurdi, yang wilayah dan masyarakatnya telah dipecah-pecah ke dalam beberapa Negara oleh kaum penjajah.

Namun, di sisi lain, gerakan separaatis Kurdi di Turki mapun di Irak atau Iran dianggap membahayakan integritas wilayah dan kedaulatan Negara merdeka sebagai Negara-bangsa, nation-state”.

Analisa KOMPAS menyimpulkan “Sistem Negara-bangsa yang salah satu cirinya pluralistik pasti berantakan dan penuh kekacauan jika gerakan separatis dibiarkan muncul dan berkembang”.

Padahal negara-bangsa itu adalah produk kompromi, kesepakatan, persetujuan, agreement yang dipaksakan oleh negara-negara mantan penjajah. Inilah hasil persatuan yang dipaksakan. Gerakan separatis akan selalu tumbuh dan berkembang di mana pun sebagai hasil dari perjanjian-perjanjian internasional yang dibuat oleh negara-negara mantan penjajah, hasil konspirasi kolonialisme-imperialisme.

(BKS0905301030)